Mediaolahraga, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia baru-baru ini mengkritik aturan dana bagi hasil (DBH) yang ia anggap merugikan daerah. Dalam sebuah diskusi publik, Bahlil menyoroti alokasi dana yang tidak seimbang dan potensi dampak negatifnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Bahlil menjelaskan bahwa banyak daerah yang kaya sumber daya alam justru menerima porsi DBH yang kecil. Ia menyatakan, “Dana bagi hasil yang selama ini diterima daerah tidak mencerminkan potensi sumber daya yang ada.” Menurutnya, ketidakadilan ini menghambat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di daerah tersebut.
Ia memberikan contoh beberapa daerah yang bergantung pada dana dari pemerintah pusat. “Kita perlu merevisi aturan ini agar lebih adil. Daerah yang memiliki potensi besar seharusnya mendapatkan porsi yang lebih besar dari dana bagi hasil,” tambah Bahlil. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana tersebut.
Kritik Bahlil mendapat respon dari anggota DPR yang menyarankan evaluasi terhadap kebijakan DBH. Mereka mendorong pemerintah melakukan kajian mendalam untuk merumuskan kebijakan yang lebih pro-daerah.
Namun, beberapa ahli ekonomi memiliki pandangan berbeda. Mereka berpendapat bahwa masalah pengelolaan dana tidak hanya terletak pada besaran alokasi, tetapi juga pada kemampuan daerah merencanakan dan menggunakan dana secara efektif.
Kedepannya, diharapkan pemerintah meninjau kembali kebijakan dana bagi hasil ini agar lebih adil dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh daerah Indonesia.
