Mediaolahraga, Yusril Ihza Mahendra Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), mengumumkan bahwa ia mengkaji semua rekomendasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Presiden Joko Widodo terkait penanganan peristiwa Mei 1998. Yusril menekankan bahwa ia perlu melakukan analisis mendalam untuk memastikan langkah-langkah tersebut sejalan dengan kepentingan hukum dan keadilan.
“Kami mempelajari semua rekomendasi secara menyeluruh. Kami tidak hanya melihat dari sisi politis, tetapi juga dari sudut pandang hukum dan konstitusi,” kata Yusril di Jakarta.
Rekomendasi pemerintah mencakup beberapa langkah, seperti penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi selama kerusuhan 1998. Pemerintahan Jokowi mendorong pengungkapan kebenaran dan penyelesaian non-yudisial sebagai bagian dari rekonsiliasi nasional.
Yusril Ihza menganggap penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya menguntungkan sebagian pihak, tetapi juga memberikan keadilan bagi korban dan keluarga mereka. “Kita tidak boleh hanya fokus pada rekonsiliasi. Kepastian hukum dan akuntabilitas juga harus menjadi bagian dari solusi,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa kajian ini tidak bisa terburu-buru. “Ini bukan sekadar menyetujui atau menolak rekomendasi. Kami ingin memastikan langkah ini tidak melanggar konstitusi dan tidak menimbulkan masalah di masa depan,” tambah Yusril.
Pemerintahan Jokowi berharap semua pihak, termasuk tokoh-tokoh nasional seperti Yusril, dapat mendukung upaya rekonsiliasi dan penyelesaian kasus 1998 dengan cara yang inklusif dan damai. Yusril menegaskan bahwa kebenaran dan keadilan tetap harus menjadi prioritas utama dalam proses ini.
